Selebriti Hollywood John Travolta memperlihatkan kekayaannya dengan memiliki rumah sekaligus mempunyai bandara pribadi di area rumahnya. Seperti diketahui, John Travolta memang seorang pilot swasta bersertifikat yang mempunyai lima pesawat. Rumah aktor berusia 60 tahun ini dilengkapi dengan landasan pacu yang langsung
TNI manunggal bersama rakyat merupakan jargon yang sering kali didengungkan kelompok militer. Kalimat ini sejatinya mengandung makna sosiologis dan politis. Sosiologis karena hendak menunjukkan bahwa TNI lekat dengan rakyat dan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Setidaknya ini dilakukan ketika era Orde Baru muncul istilah 'tentara masuk desa', yang berarti melibatkan anggota TNI dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Kalimat manunggal bersama rakyat juga dapat dilihat dari makna politis yang menunjukkan TNI mendapat kekuatan dan kekuasaan dari rakyat meski hal ini sesungguhnya sempat disalahgunakan pemerintahan Orba karena memanfaatkan konsep kemanunggalan untuk memperkukuh kekuasaan dengan basis kekuatan militer. Konsep TNI manunggal bersama rakyat yang sebenarnya sudah muncul ketika sebelum reformasi, tetapi sesungguhnya pernah hampir luntur ketika terjadi peristiwa reformasi pada 1998. Dalam peristiwa politik yang terjadi di 1998, TNI sempat menjadi pesakitan sebab lembaga ini banyak dipersalahkan rakyat atas segala tragedi sosial, politik, ekonomi, bahkan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Pemanfaatan militer untuk mempertahankan kekuasaan Orba dan penempatan militer dalam banyak lini sektor organisasi pemerintahan serta perusahaan negara telah membuat TNI tidak hanya menjadi 'anak emas', tetapi juga bagian dari kekusaaan itu sendiri. Ketika pada masa Orba TNI digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan, tidak jarang tindakan-tindakan represif diberikan anggota TNI kepada para aktivis. Padahal, urusan TNI adalah urusan pertahanan. Namun, pada saat itu kondisi ini mungkin sengaja tidak diatur secara jelas oleh pemerintah. Tidak hanya dalam urusan pembubaran aksi, bahkan kadang kala militer turut dilibatkan dalam beberapa proses penangkapan aktivis yang dianggap 'membahayakan' meski sesungguhnya lagi-lagi terjadi penyalahgunaan tafsir 'membahayakan' oleh pemerintah Orba. Mereka yang berdemonstrasi dianggap memberi ancaman terhadap keamanan meski sesungguhnya tidak. Begitupun dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, TNI yang seharusnya fokus pada aspek perlindungan negara justru banyak menempatkan anggota-anggotanya pada beberapa lembaga ekonomi dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Hal yang tidak asing pada saat Orba berkuasa, ketika beberapa perwira militer aktif kemudian menjadi pemimpin di beberapa perusahaan negara, juga ketika beberapa perwira aktif kemudian ada yang menjadi kepala daerah. Apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah Orba pada saat itu seolah ingin semua keputusan yang diambil dalam berbagai organisasi dan lini sektor, dari pusat sampai daerah, menjadi tersentral. Struktur dan kebijakan ini mirip dengan karakteristik rantai komando militer yang terpusat. Era reformasi Di awal-awal bergulirnya reformasi, kondisi TNI seperti berbalik 180 derajat, yaitu dari awalnya dikagumi dan dicintai kemudian seolah dianggap menjadi penghalang atau musuh. Ini terjadi karena adanya pemanfaatan militer oleh Orba untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dan sikap aparat militer yang bersama-sama aparat kepolisian selalu bertindak represif ketika menyikapi aksi demonstran. Lunturnya kepercayaan sebagian besar masyarakat atas institusi militer menjadikan TNI sebagai pesakitan, disalahkan atas berbagai peristiwa masa lalu, dan dianggap sebagai penghambat kemajuan demokrasi. Kondisi ini untungnya tidak disikapi secara emosional oleh kelompok militer, khususnya pimpinan militer. Pada 1999 Jenderal TNI Wiranto selaku panglima mengambil langkah dan keputusan tepat untuk melakukan reformasi di internal tubuh TNI. Kebijakan ini, meski mungkin bukan hal yang populis di sebagian anggota TNI, menjadi penentu diperolehnya kembali kepercayaan rakyat di masa ini. Kebijakan reformasi internal TNI menjadi beriringan dengan arah kebijakan reformasi yang dikehendaki rakyat dan wakil rakyat pada saat itu, ketika TNI mulai dikembalikan pada posisinya sebagai alat pertahanan. Mereka dipisahkan dengan institusi kepolisian sehingga meminimalkan potensi tindakan-tindakan represif jika terjadi aksi demonstrasi. Selain itu, dalam agenda reformasi, TNI juga dilarang berpolitik dan berbisnis, sebab dapat membuat TNI sangat jauh menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya. Proses untuk mampu membuat militer sepenuhnya tidak berpolitik dan berbisnis memang dilakukan dengan bertahap. Diperlukan sebuah proses adaptasi dan pembiasaan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya mampu diterima secara baik oleh semua unsur di dalam militer. Hasilnya ialah saat ini proses depolitisasi militer telah mencapai tahapan yang sepenuhnya dianggap memuaskan meski memang ada sebagian pihak yang tetap ingin mencoba menarik-narik kembali militer untuk berpolitik. Untuk menghadapi persoalan adanya tarik ulur kepentingan politik itu, Panglima TNI perlu dengan tegas menyatakan diri bahwa institusi militer tidak lagi dan tidak akan masuk ranah politik karena akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun. Bagi TNI, hal yang perlu diingat ialah proses mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya membutuhkan sebuah pengorbanan. Kembali diserukannya TNI manunggal bersama rakyat sejatinya saat ini tidak diposisikan untuk kepentingan politik praktis tetapi untuk kepentingan politik kebangsaan, yaitu memperkuat kedaulatan negara dan bangsa di mata negara lain. Politik kebangsaan yang dapat dan perlu dimainkan TNI ialah dengan menjadikan bangsa ini tetap bersatu dan berjuang menghadapi tantangan masa depan. Rakyat saat ini sudah kembali memiliki kepercayaan dan atensi yang positif terhadap TNI dan hal itu tentunya harus dijaga dengan baik. Rakyat di sisi lain juga saat ini mulai membutuhkan bantuan TNI dan ini yang perlu mendapat atensi. Kembali berpolitik bukan sebuah pilihan bijak. Namun, kembali ke rakyat merupakan sebuah pilihan yang sangat bijak. Ketika kembali ke rakyat, sesungguhnya TNI benar-benar mengimplementasikan apa yang disebut manunggal dengan rakyat. Sebagaimana hal yang perlu diapresiasi ialah ketika TNI memiliki kepedulian terhadap persoalan pertanian. Atas perintah dan kebijakan presiden, TNI dapat membantu menciptakan sebuah ketahanan pangan. Di era reformasi ini, banyak hal yang juga dapat dilakukan TNI untuk menjadikan bangsa semakin kuat. Kuatnya bangsa ialah kuatnya juga TNI. Untuk memperkuat kebangsaan, TNI dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan kepada para pemuda. Hambatan yang mungkin dihadapi pemuda lebih bersifat kompleks, seiring dengan globalisasi yang dapat memberikan dampak negatif dari segi kultur dan perilaku sosial. Kemampuan TNI dalam membantu memecahkan persoalan bangsa dan tantangan bangsa menjadi titik penting yang perlu diperhatikan. Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini perlu untuk terus menjaga dan meyakinkan bahwa TNI akan terus mampu menjadi tentara yang profesional. Keinginan agar tentara kuat bersama rakyat, selain perlu dilakukan melalui penguatan rakyat, juga perlu dilakukan melalui penguatan TNI secara tugas pokok dan fungsinya. Pemenuhan kesejahteraan prajurit serta perbaikan dan modernisasi alutsista menjadi hal penting yang tetap harus diperhatikan. Semoga dengan Dirgahayu TNI, kemanunggalan TNI dan rakyat akan menciptakan rakyat dan TNI yang kuat.
Sampaiabad 5 M, menjelang ancaman serbuan dari Bangsa Hun Putih, interaksi antara masyarakat keturunan Indo-Yunani ini menciptakan sebuah stereotype kebudayaan akulturasi yang oleh para sejarahwan dan antropolog disebut sebagai Greco-Buddhisme ( Greco = Yunani). Sebenarnya istilah ini kurang tepat, sebab yang berperan di India tidak hanya para
TNI AD – Kalimantan Timur. Natalius Daung 39 terlihat berbinar matanya, sambil terus mengumbar senyum, melihat rumah tipe 45 yang akan ditempatinya segera rampung dikerjakan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya di benak ayah dua anak ini bisa memiliki rumah sendiri, dan tak lagi hidup berdesak-desakan dengan mertua dan iparnya. Selama ini, bersama istri dan anaknya, Natalius harus tinggal serumah dengan enam orang kerabatnya di rumah berukuran 5 meter x 8 meter. “Senang sekali rasanya, tak lagi desak-desakan di rumah mertua. Selama ini saya numpang dengan mertua dan ipar, ada 10 orang di rumah berukuran 5 x 8,” papar Natalius di lokasi TMMD, akhir April 2017. Natalius adalah satu dari 17 kepala keluarga KK penerima rumah program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-98 di RT 06 Kampung Long Bagun Ulu, Long Bagun, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Lokasi TMMD ke-98 di Mahakam Ulu ini bisa dicapai lewat jalur sungai sepanjang 150 kilometer atau 4 jam perjalanan dari Kutai Barat, dilanjut perjalanan darat sekitar 20 menit menembus hutan dari kantor Bupati Mahakam Ulu. Menurut Natalius, ia bersama 16 KK lainnya dipilih secara musyawarah oleh warga Kampung Long Bagun Ulu untuk menempati rumah dengan dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur tersebut. Pemukiman baru ini berjarak sekitar 10 km dari rumah lamanya. Lokasinya tepencil, belum ada satupun pemukiman yang ada. Meski harus memisahkan diri ke wilayah yang lebih terisolasi, Natalius yakin, seiring waktu pemukiman barunya ini akan segera terbuka, dan ramai dihuni masyarakat lainnya. “Lama-lama juga wilayah ini bisa terbangun. Kalau pemukiman sudah ditempati, masyarakat pendatang juga nantinya bakal menghuni di sekitar kita,” kata Natalius yang berasal dari suku asli Dayak Long Bagun ini. Terlebih, ungkapnya, fasilitas di pemukiman baru yang dibangun TNI secara gotong royong dengan masyarakat ini terbilang lengkap. “Saya tidak terbayang Mas bisa punya rumah sendiri yang layak huni. Sehari-hari saya cuma berkebun, dari mana saya bisa dapatkan rumah,” akunya senang. Pengembangan Pemukiman Petinggi – jabatan setingkat Kepala Desa atau Lurah, Kampung Long Bagun Ulu Petrus Higang Lasah menyampaikan, program pembangunan 17 rumah layak huni merupakan upaya pihaknya mengembangkan pemukiman baru. “Kampung sangat padat, tidak mungkin dikembangkan. Setiap rumah dihuni 3 sampai 6 KK. Ini bisa pengaruhi kesejahteraan mereka. Ketergantungan antar keluarga juga kadang munculkan konflik keluarga,” papar Petrus. Hal inilah yang menjadi dasar pihaknya mengajukan pengembangan kampung, melalui pembangunan pemukiman baru dengan merelokasi warga tak mampu dan hidup menumpang ke wilayah baru. Awalnya, pihaknya mengusulkan pengembangan kampung tersebut ke pemerintah daerah Mahakam Ulu. Sayangnya, tidak ada alokasi anggaran di Kabupaten yang berusia 4 tahun pada 21 Mei 2017 itu. “Saya konsultasi ke Pemda, tidak ada anggaran. Kemudian diarahkan untuk melalui TMMD, karenanya kita ajukan lewat TMMD. Dan akhirnya bisa terwujud seperti sekarang ini,” ujar Petrus yang menyumbangkan tanahnya seluas 4 hektare untuk keberhasilan program tersebut. Selain menyediakan pemukiman baru, pihaknya juga menyiapkan sumber mata pencaharian bagi warga yang menempati rumah tersebut. Melalui peran TNI, dan Pemda, katanya, masyarakat di pemukiman yang baru diperbolehkan menggarap tanah, baik milik perusahaan perkebunan, maupun tanah Pemda yang berada di sekitarnya. “Kita tidak hanya bangun rumah layak huni saja, kita siapkan bagi mereka sumber mata pencahariannya, seperti kebun kakao, peternakan dan lainnya,” ucap Petrus. Dengan demikian, warga pelan-pelan akan menjadi mandiri, dan bisa hidup dengan layak, harap Petrus. Membangun dari Pinggiran Komandan Kodim Dandim 0912/Kutai Barat Kubar Letkol Inf Hendriawan Senjaya menyebutkan, pembangunan pemukiman baru dari wilayah padat penduduk ke wilayah terisolasi merupakan proyek percontohan pilot project pengembangan sebuah kawasan perkampungan karena pemekaran daerah. Karena itu, pihaknya tidak hanya membangun 17 rumah semata, namun juga fasilitas pendukung lainnya. Misalnya, jalan masuk ke pemukiman yang awalnya tak bisa dilewati kendaraan bermotor, sekarang bahkan bisa dilalui mobil dan kendaraan berat. “Dulunya, pakai motor saja tidak bisa, harus jalan kaki, karena banyak jembatan yang titiannya hanya satu batang pohon saja,” ungkap Hendriawan. Selain itu, bila musim hujan tiba, badan jalan yang masih berupa tanah tak bisa dilewati karena penuh lumpur. Lewat kerja keras TNI bersama rakyat, jalan sepanjang 2 km ini berhasil diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dari target awal 1,5 km. Bahkan, saat ini tujuh titik jembatan dengan lebar lima meter dan panjang enam meter bisa dilewati beban berat, seperti kendaraan excavator. “Kegiatan perbaikan dan peningkatan jalan, dan tujuh jembatan itu cuma habiskan dana juta. Kontraktor manapun tidak akan ada yang mau,” ucapnya. Tak hanya akses jalan yang semakin mudah, di pemukiman juga dibangun dua buah bak penampungan air yang bersumber langsung dari mata air melalui saluran pipa. Air ini jernih, bersih dan melimpah. Dari bak penampungan, air disalurkan melalui pipa ke tiap rumah. Untuk penerangan dan kebutuhan aliran listrik bagi 17 rumah, disediakan tenaga listrik dari diesel yang juga dialirkan ke masing-masing rumah. “Dan untuk menambah suasana asri, sepanjang jalan kampung dan sekitar perumahan kita tanami 750 pohon produktif antara lain pohon durian, rambutan, jati kebon Jabon dan gaharu,” papar mantan Kasi Administrasi Intel Divif 2 Kostrad ini. Untuk lebih memaksimalkan hasil sasaran fisik TMMD ke-98, Kodim 1209/Kubar pun menggelar karya bhakti berupa perbaikan Lamin tempat pertemuan adat, dan Tempat Pengajian Anak TPA. Melalui TMMD, TNI bersama Pemda dan masyarakat juga fokus pada kegiatan nonfisik. Pihaknya menggandeng kementerian dan instansi terkait, untuk menggelar sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. “Beragam sosialisasi kita gelar. Dari sosialisasi tanggap bencana, narkoba, hukum, kesehatan, pertanian, hingga bela negara,” ujar Dandim. Bahkan, sesuai permintaan masyarakat, kedepannya akan dikembangkan perkampungan baru di Long Bagun Ilir. “Beberapa kampung setelah melihat pengembangan pemukiman di Long Bagun Ulu, tertarik untuk melakukan hal yang sama di wilayahnya. Bahkan, Long Bagun Ilir ingin pengembangan kampung,” ucapnya. Merawat Indonesia Petrus Higang Lasah mengaku masyarakat Long Bagun Ulu sangat tertolong dengan adanya TMMD. Terlebih, program TMMD betul-betul berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga sasaran kegiatannya mengena dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Dengan begitu, NKRI akan tetap terjaga. Karena, ketika masyarakat merasakan perutnya keroncongan’, maka mereka akan berteriak dan melakukan beragam aksi. “Kita tertolong. Ke depan, kami berharap segala sesuatu dibuat begini. Pola pembangunan ini harus dilanjutkan, pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di mana TNI bersama rakyat bergandengan tangan dalam membangun Mahalu Mahakam Ulu,” tuturnya. Wakil Bupati Mahalu Y Juan Jenau juga menyampaikan, besar harapannya TNI bisa berperan lebih, terutama dalam mengayomi, dan membina warga Mahalu sampai di tingkat kecamatan, bahkan tingkat kampong. “Intinya TNI kuat bersama rakyat. Pemerintah pun terbantu, bisa mengayomi rakyatnya dan itulah salah satu tujuan pemekaran dan pembangunan wilayah di perbatasan,” ucap Juan Jenau. TMMD di Mahalu digelar dari 5 April hingga 4 Mei 2017. Rencananya, peresmian penempatan pemukiman baru sekaligus penutupan pelaksanaan TMMD ke-98 di seluruh wilayah Indonesia akan dilakukan oleh Kasad secara terpusat di lokasi ini pada 4 Mei 2017 mendatang. Dispenad TerkaitKBRN Sungai Penuh : Walikota Sungai Penuh diwakili Sekretaris Daerah Alpian menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-114 yang diselenggarakan oleh Komandan Distrik Militer (Kodim) 0417/Kerinci, di Lapangan Sepak Bola Suilak Deras Mudik, Selasa (26/07/2022). Sekda Alpian: TMMD Cerminkan Kemanunggalan
Diakhir sambutannya, Ibu Rahayu yang didampingi Babinsa Sertu Hendi menyampaikan terima kasih karena sudah di berikan waktu untuk kegiatan PKK, semoga dengan keakraban dan jalinan silaturahmi serta kerjasama antara Babinsa dan warga masyarakat, kemanunggalan TNI yang terwujud dalam istilah Tiga Pilar dengan rakyat dapat terwujud, pungkasnya.
DR1pvq.lukisan kemanunggalan tni dan rakyat
